WAKIMAN berjalan pelan di pematang tambaknya, 13 Juni 2026. Matanya tertuju pada permukaan tambak yang tenang. Sesekali ia berhenti, turun masuk ke air untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pintu air yang mengatur keluar masuk air sangat mempengaruhi hidup mati ikan-ikan di tambaknya.

Maklum, kata dia, ikan bandeng sensitif terhadap perubahan suhu dan kualitas air. Sehari-hari, ia harus memeriksa tiga petak tambak miliknya dan anaknya seluas total 8 hektar. “Itu sudah laut, Mas. Zaman bapak saya, tambak saya ini masih jauh dari laut. Sekarang sudah sebelahan,” ujarnya sembari menjulurkan telunjuknya.

Yang diungkap Wakiman ini bukti terjadinya perubahan wilayah akibat abrasi. Tiga tahun terakhir, kata dia, abrasi semakin parah. Naiknya tinggi muka laut, juga menjadi momok baginya dan ribuan petambak lainnya. Pertengahan Juni, air laut naik dan ia khawatir kembali gagal panen seperti tahun lalu. Bandeng yang seharusnya dipanen dalam enam bulan, hilang tak tersisa terbawa air laut.

Nada bicara Wakiman seketika berubah saat ditanya soal rencana reklamasi laut untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL). Hidupnya sebagai petani tambak tak pernah setakut ini. Bukan karena faktor alam, tapi manusia. Ia mengaku risau dan khawatir, bagaimana nanti anak-cucunya jika laut yang menjadi sumber penghidupannya direklamasi.

Ketika proyek ini berjalan sampai selesai, mungkin saya sudah mati. Usia saya sudah 60 tahunan. Tapi bagaimana dengan anak dan cucu saya? Sebagai orang pesisir ya kami hidup menjadi petani tambak,” ujar Wakiman lirih.

Ia bercerita, pernah bertemu dengan beberapa orang yang melakukan survei tak jauh dari bibir laut. Saat itu, di antara mereka mengatakan kepadanya kalau sedang survei untuk membuat jalan. Wakiman tak begitu mempedulikannya. Belakangan ia baru tahu, rupanya survei itu untuk kepentingan reklamasi laut.

“Kalau ditanya (menolak atau menerima) bagaimana dengan itu (reklamasi SWL), saya bisa apa? Saya ini orang kecil sedangkan lawannya kan orang-orang besar semua,” katanya.

Proyek reklamasi SWL seluas 1.084 hektar senilai Rp72 triliun. Direncanakan, proyek berlangsung selama 20 tahun. Sejak awal mendengar adanya rencana proyek SWL, masyarakat pesisir Surabaya menolaknya. Mereka membentuk Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM) sebagai wadah perjuangan bersama.

BACA JUGA : Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)

Penolakan bermula dari satu pertanyaan mendasar: “untuk siapa proyek ini sebenarnya dibuat?”. Abdul Rochim (38), salah satu pengurus LPMK Keputih mengatakan, status PSN yang dilabelkan pada SWL dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat secara luas. Ia menilai, proyek ini malah semakin meningkatkan tekanan bagi ekologi dan masyarakat pesisir.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2021, pengertian Proyek Strategis Nasional (PSN) secara umum didefinisikan sebagai proyek yang memiliki sifat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inilah yang digugat warga. Pertanyaan untuk siapa sebenarnya proyek ini sehingga mendapatkan status PSN dengan segala fasilitas kemudahan dari pemerintah, bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Sebab, ia menambahkan, soal pemerataan, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat malah terancam proyek SWL.

"Kita bertanya-tanya, apa urgensinya PSN? Kalau PSN itu biasanya terkait dengan darurat negara. Ini kan konsepnya pemukiman elit, berarti tidak ada urgensinya bagi kami masyarakat luas," kata Rochim, Februari 2026.

Berdasarkan rencana proyek SWL, pembangunan pulau palsu ini terbagi dalam beberapa blok yaitu A, B, C, D. Blok terakhir ini merupakan area terbesar dan diperuntukkan bagi pembangunan pemukiman elit. Kawasan ini akan mirip dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta yang eksklusif dan memiliki akses terbatas.

Melihat PIK di Jakarta saja, polisi pun sulit mengakses karena penjagaan yang terlalu ketat. Kalau di Keputih dibikin seperti itu, nanti anak cucu kita yang merasakan dampak dan kerusakannya," keluh Rochim dari Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM).

Proyek reklamasi pulau-pulau palsu semakin menambah ketimpangan ekonomi dan sosial di kawasan pesisir Surabaya. Tentu, kata dia, kawasan elit itu memiliki fasilitas lengkap dan mewah yang sama sekali tak tersedia di perkampungan nelayan dan petambak. Kawasan elit itu aman dari banjir, sedangkan perkampungan warga terancam terendam akibat backwater.

Reklamasi semacam PSN SWL ini sebenarnya merupakan fenomena global. Namun, dari riset di 135 kota pesisir dunia yang dilakukan Earth's Future pada 2018 membuktikan, reklamasi lahan pesisir lebih banyak dilakukan untuk kepentingan komersial, sangat terkait dengan pertumbuhan volume dan nilai real estat atau pemukiman elit kelas atas.

Temuan kami menunjukkan bahwa salah satu lahan besar yang berkembang menggunakan tanah reklamasi adalah untuk kehidupan kelas atas, belanja, rekreasi, dan hiburan,” demikian kesimpulan riset ini.

Riset ini mengonfirmasi mengapa warga pesisir Surabaya menolak proyek PSN SWL yang disebut merampas ruang hidup mereka. Dari berbagai penjelasan yang diterima warga, empat pulau palsu hasil reklamasi ini memang diperuntukkan sebagai kawasan rekreasi, bisnis dan pemukiman mewah atau elit.

‎Menurut sosiolog Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, apa yang terjadi di pesisir Surabaya ini disebut Efek Lompat Katak. Teori ini merujuk pada seorang ahli perkotaan, Hans Dieter-Evers. Teori ini, kata Bagong, memotret perilaku kelas atas berpindah dari tengah kota yang mulai jenuh ke pinggiran. Kejenuhan ini dipicu faktor pusat kota yang sesak, ramai dan penuh polusi sehingga dibutuhkan wilayah yang lebih tenang.

Salah satu tujuannya adalah melakukan suksesi kepemilikan aset produksi milik penduduk lokal. Suksesi kepemilikan aset yang hanya mempertimbangkan kebutuhan komersialisasi biasanya mengabaikan arti penting lingkungan,” ungkap Bagong, Senin 15 Juni 2026.

Menurut Bagong, pergeseran okupasi tidak bisa terjadi secara instan. Reklamasi, adalah salah satu bentuk pergeseran instan itu. Ia mewanti-wanti, pembangunan kawasan baru seperti reklamasi ini bisa memunculkan kecemburuan sosial dan menyebabkan marginalisasi penduduk setempat. Bagong menilai, pentingnya AMDAL mengungkap jelas masalah sosial ini. 

Ujung Nasib Nelayan, Rebon dan Bandeng

Laut di daerah di pesisir Surabaya yang membentang dari utara ke timur dikenal sangat produktif, terutama sebagai penghasil udang rebon. Proyek reklamasi, berada di kawasan produktif itu yang menjadi habitat beragam biota laut seperti ikan, udang, dan plankton.

Menurut Abdul Rochim, warga pesisir Surabaya sudah bertahun-tahun menyesuaikan hidup dengan kondisi laut. Mereka tahu betul apa yang hendak mereka tangkap, di mana dan dengan cara apa menangkapnya. Berubahnya ruang laut, sangat berdampak pada cara hidup masyarakat pesisir Surabaya.

BACA JUGA : Proyek SWL dan Ancaman Krisis Gizi

"Di laut itu ada tiga layer. Udang rebon itu ada di permukaan laut. Kalau dipaksakan ke palung (laut dalam) dengan ikan besar, kapalnya tidak memungkinkan. Ombak di zona kapal besar tidak bisa dilewati kapal kecil, ada kapal besar sedikit saja selesai," jelas Rochim.

Dalam penelitian berjudul Kajian Substitusi Ikan Teri Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Masin Udang Rebon, yang ditulis Wahyudin, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Mataram, pada 2021 dijelaskan, udang rebon merupakan jenis udang berukuran kecil yang hidup di perairan pantai yang dangkal dan berlumpur atau intertidal zone.

Penelitian itu menyebutkan, udang ini memiliki kecenderungan untuk tertarik dan mendekati sumber cahaya. Sifat tersebut membuat udang rebon bergerak menuju area yang lebih terang saat terdapat paparan cahaya di sekitarnya. Itulah mengapa, udang rebon banyak ditemukan di wilayah pesisir Surabaya Timur.

Dalam ilustrasi Exploring Nature, terdapat pembagian lapisan laut berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya. Bagian atas disebut zona fotik, area yang masih mendapat sinar matahari dan menjadi tempat utama fotosintesis serta banyak aktivitas biota laut. Di bawahnya terdapat zona afotik yang gelap karena cahaya tidak lagi menembus.

Lapisan laut juga dibagi menjadi epipelagik, mesopelagik, batipelagik, hingga abisal dan hadal. Masing-masing memiliki jenis organisme berbeda. Selain itu, terlihat zona intertidal di tepi pantai yang dipengaruhi pasang surut. Pembagian ini untuk memahami ekosistem, distribusi makhluk hidup, serta dinamika lingkungan laut secara keseluruhan.

Zonasi itu perlu diketahui, sebab reklamasi SWL secara langsung mengancam zona intertidal dan lapisan epipelagik (zona fotik) di pesisir Surabaya Timur yang merupakan habitat paling produktif bagi biota laut seperti udang rebon, kupang, dan teripang.

Aktivitas pengurukan tanah dan material lainnya, menyebabkan sedimentasi masif yang membuat air menjadi keruh dan tercemar, sehingga menghalangi penetrasi cahaya matahari ke zona fotik yang sangat penting bagi proses fotosintesis plankton sebagai pakan ikan alami.

Samsul Ma’arif (53), petani tambak di Keputih, mengatakan produktivitas laut Surabaya Timur sangat baik. Wilayah dangkal yang akan diuruk merupakan habitat alami udang rebon, ikan dukang, kupang, dan kerang-kerangan. Laut ini menjadi ladang nafkah bukan hanya bagi nelayan Surabaya, tapi juga dari Pasuruan hingga Banyuwangi.

Menurutnya, ekosistem laut di kawasan ini juga mempengaruhi budidaya bandeng. Di Keputih, bandeng yang dibudidaya memiliki kualitas unggulan yang diakui hingga ke luar daerah.

"Paling nikmat itu bandeng di Keputih. Kepadatan dagingnya beda dengan Sidoarjo atau Gresik. Bahkan UMKM pengolahan bandeng di Sidoarjo itu ambil bahan bakunya dari sini," kata Samsul.

Ia menjelaskan, metode budidaya tradisional yang membiarkan ikan memakan pakan alami membuat daging bandeng Keputih lebih padat dan tidak berbau lumpur atau rumput laut. Pakan alami ini berasal dari laut. Jika reklamasi dilakukan, kata Samsul, laut rusak dan pakan alami ini pun musnah. Ujungnya, ada pada kehancuran budidaya tambak.

Selain hasil panen raya, laut Surabaya juga memberikan berkah harian berupa udang laut alami yang masuk melalui sistem pengairan tradisional. "Petani tambak tiap harinya dapat Rp200.000 sampai Rp300.000 dari udang murni yang masuk dari laut ke tambak," ungkapnya.

Risiko pencemaran air laut menjadi ancaman mematikan lainnya. Samsul mengenang insiden di masa lalu di mana kebocoran limbah kecil saja mampu menyebabkan kematian massal ikan bandeng dari wilayah Kenjeran hingga Gunung Sari.

Ia mengkhawatirkan proses pembangunan dan keberadaan pulau buatan nantinya akan membawa polusi yang melumpuhkan ekosistem laut yang saat ini menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan besar dan plankton.

Penolakan Samsul juga didasarkan pada kekhawatiran akan rusaknya jutaan pohon mangrove yang selama ini telah dirawat melalui program reboisasi besar-besaran bersama donatur dari Korea. "Berapa miliar yang kami salurkan ke mangrove. Tidak ada gunanya jika ada pulau (reklamasi) di situ, pasti akan hancur," keluhnya.

BACA JUGA : Menuju Bencana Ekologis Permanen

Perjuangan menolak reklamasi ini telah berlangsung selama dua tahun. Meski harus berhadapan dengan pengembang yang memiliki aset triliunan rupiah, para nelayan dan petani tambak tidak gentar. "Kita ke Jakarta urunan. Lawan kita lawan besar, aset mereka Rp72 triliun. Apa aset kita? Enggak ada," kata Samsul.

Bagi Samsul, proyek reklamasi ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata. Ia melihat ada kontradiksi besar antara kepentingan pembangunan pemukiman mewah bagi kaum kaya dengan pengorbanan rakyat kecil yang kehilangan mata pencahariannya.

Mereka enak bangun pulau ditempati oleh orang-orang kaya, tapi kita ke mana? Ini satu kezaliman," tegasnya.

Baginya, mempertahankan tambak dan laut bukan hanya soal uang, tetapi soal menjaga warisan bagi generasi mendatang agar tidak meninggalkan kerusakan lingkungan yang permanen.

Pemerintah seringkali berdalih, nelayan bisa mencari ikan lebih jauh ke tengah laut, namun Samsul menyanggah hal tersebut. Menurutnya, nelayan tradisional memiliki kebiasaan sendiri. Mereka melaut berdua, atau bahkan seorang diri. Rute yang diambil pun dekat karena mereka setiap hari langsung pulang, menjual hasil tangkapan dan kembali berkumpul dengan keluarga.

Ancaman Bagi Tradisi Pesisir

Di usianya yang menginjak 64 tahun, Wahadi bukan lagi sekedar petambak. Ia adalah saksi sejarah perkembangan pesisir Surabaya. Menjadi petambak, sudah ia lakoni sepanjang hidupnya. Tambak dan pengetahuan tentang bagaimana mengasuhnya, ia warisi dari kakek dan ayahnya.

Saya sudah mengelola tambak sejak kecil, kira-kira dari tahun 1976 saat masih duduk di bangku SD. Kalau habis sekolah, saya langsung diajak bapak ke tambak sampai sekarang," kenang Wahadi, April 2026.

Pengalaman selama hampir lima dekade ini menjadikannya sangat memahami bagaimana kondisi ekologi pesisir Surabaya. Ketenangan Wahadi kini terusik oleh isu reklamasi yang semakin santer terdengar. Ia khawatir, kehidupan pesisir Surabaya, hancur akibat proyek reklamasi SWL dengan pulau-pulau palsunya.

Baginya, reklamasi bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan ancaman terhadap hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan menolak proyek SWL karena dampaknya berpotensi mematikan ekosistem tambak yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga.

Kawasan tambak di Keputih sendiri memiliki luas mencapai 1.300 hektar yang dikelola sekitar 160 orang petani. Dampak dari rencana ini tidak hanya menyasar para pemilik tambak, tetapi juga meluas hingga ke anak cucu mereka. Wahadi memperkirakan ada kurang lebih 6.000 jiwa yang hidupnya bergantung pada hasil bumi dari ribuan hektar tambak tersebut.

Kondisi Wahadi saat ini sebenarnya sedang dalam masa sulit. Akibat hantaman air pasang laut yang ekstrem beberapa waktu lalu, tanggul tambak seluas 3,5 hektar miliknya jebol. Kerusakan ini membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar, mencapai Rp60 juta untuk menyewa alat berat dan memindahkan pintu air.

Dalam kondisi normal, petambak membudidayakan bandeng, udang windu, dan vaname yang bisa dipanen dalam waktu 3,5 bulan. Hasilnya cukup menjanjikan, dengan rata-rata keuntungan per panen berkisar antara Rp15 juta sampai Rp30 juta, bahkan bisa Rp80 juta tergantung kondisi alam.

Semua hasil panen tersebut didistribusikan melalui jaringan supplier lokal yang sudah mapan di daerah Keputih, seperti Haji Marsam, Haji Sumarto, dan beberapa nama lainnya. Sistem ekonomi yang sudah terbentuk rapi selama puluhan tahun ini terancam hancur reklamasi pulau palsu dipaksakan.

Bagi pria yang tinggal di Keputih Tegal Timur Baru, ketakutan terbesarnya bukan hanya kehilangan pendapatan, melainkan kehilangan identitas dan satu-satunya keahlian yang ia miliki. Ia merasa, para petani dan nelayan di Keputih tidak memiliki bekal untuk beralih pekerjaan jika laut dan tambak mereka hilang. Bukan hanya petambak, tradisi melaut pun juga terancam musnah.

Kami sangat resah. Kalau benar-benar direklamasi, kami dan petani tambak yang lain mau kerja apa? Keahlian kami sebagai warga Keputih ini hanya mencari ikan dan mencari kepiting," ungkap Wahadi.

Proyek reklamasi SWL mengancam sekitar 8.000 Kepala Keluarga (KK) atau lebih dari 30.000 jiwa yang hidup di setidaknya 12 kampung pesisir di Surabaya. Dari data Pemerintah Kota Surabaya yang dipublikasi di website satudata.surabaya.go.id, jumlah nelayan di Surabaya terus menurun.

Dari data tersebut, pada 2017 tercatat ada 2.266 orang yang bekerja sebagai nelayan. Pada tahun-tahun berikutnya, angkanya terus menurun. Di 2018, jumlah nelayan turun menjadi 2.228. Kemudian turun lagi menjadi 2.045 orang di 2019. Hingga 2023, jumlahnya merosot menjadi 1.836 orang saja.

Salah satu yang sudah tak lagi sepenuhnya menggantungkan hidup sebagai nelayan adalah Chaqqun Aziz. Sudah beberapa tahun ini ia memilih membuka jasa antar pemancing menggunakan perahunya. “Lima tahun terakhir, kehidupan laut semakin sulit. Pendapatan tak sebanding dengan ongkos melaut,” ujarnya.

Ia tak sendiri. Chaqqun berkongsi dengan Gufron yang juga nelayan. Saat menjadi nelayan, setiap melaut mereka harus menyediakan Rp150 ribu untuk operasional. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan tangkapan setara Rp300 ribu. “Setelah dikurangi operasional, hasilnya dibagi dua. Sampai rumah hanya Rp50 ribu,” imbuhnya.

BACA JUGA : Di Mana Islam saat Petani dan Nelayan Ditindas?

Meski tak setiap hari menjadi nelayan, Chaqqun dan Gufron masih menggantungkan hidup pada laut di pesisir Surabaya. Karena itu, mereka menolak adanya PSN SWL yang bisa merusak ekosistem laut. Titik-titik yang menjadi habitat ikan, akan rusak dan dampaknya ikan semakin sulit di dapat.

Selain itu, kata dia, reklamasi membuat ruang laut menjadi semakin sempit. Padahal, nelayan dari Surabaya, harus berbagi ruang dengan nelayan dari Madura, Pasuruan bahkan Probolinggo. Perebutan wilayah tak jarang berujung konflik. “Saya pernah disandera tiga hari oleh nelayan di Bangkalan gara-gara perebutan wilayah,” kenangnya.

Reklamasi, menurutnya, bisa semakin meningkatkan konflik nelayan antar daerah. Sebab, selain wilayah yang semakin menyempit, ikan pun semakin sulit ditangkap karena kerusakan ekosistem laut. Dengan kondisi seperti itu, ia balik bertanya tentang siapa yang terus mau jadi nelayan.

“Saat ini, kami masih bertahan di laut. Kalau reklamasi jadi, tentu kami rugi. Kami bisa semakin jauh untuk sampai ke laut. Konsumsi BBM untuk kapal tambah boros,” imbuh Gufron.

Keduanya mengakui, ada yang berubah dengan kehidupan dan tradisi pesisir Surabaya. Chaqqun bilang, sesekali ia mengambil pekerjaan sebagai tukang bangunan. Menjadi tukang bangunan, bagi anak-anak muda pesisir Surabaya, dianggap lebih menguntungkan. Ia khawatir bila SWL tetap dilaksanakan, tradisi melaut musnah karena kerusakan ekosistem mengubah cara pandang generasi dalam melihat laut.

*Artikel ini merupakan bagian dari serial "Krisis Iklim", kolaborasi projectarek.id dan iklimkita.org, media yang dikelola oleh LaporIklim.